BUPATI BANDUNG BARAT HARI INI KELUARKAN SURAT EDARAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KBB

Ngamprah,BarayKita-Dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di lingkungan pemerintahan kabupaten Bandung Barat, Bupati Bandung Barat H.Aa Umbara Sutisna, Hari ini, Rabu 18 Maret 2020 mengeluarkan surat edaran Untuk Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Bandung Barat.

Bupati mengeluarkan SURAT EDARAN dengan Nomor: 800/ 7as – BKPSDM/2020 TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID.19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Yang isinya:
Dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 44Ot2436tSJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator tetap berdinas/masuk kantor dengan aktivitas kegiatan sebagaimana biasa, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19;

2. Bahwa untuk mencegah, meminimalisir pemyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan di rumah masing-masing (work from homet\I/FH) sesuai dengan pembagian jadwal atau pengaturan sistem kerja pegawai (shift) yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah berikut Camat di wilayah;

3. Pengaturan sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu
pelayanan publik namun tetap memperhatikan dan mengutamakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 serta tidak mengurangi hak pegawai berupa tambahan penghasilan;

4. Penugasan dilakukan melalui media informasi dan komunikasi atau media elektronik yang tersedia dan pelaporan kinerja dilakukan melalui Aplikasi Kinerja Aparatur (AKUR);

5. Unit Kerja meminimalisir pelaksanaan rapat tatap muka dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik melalui sarana teleconference dan atau video conference. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat atau kegiatan lainnya di kantor agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing);

6. Memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi seperti sosial media Whatsapp Group, e-mail dan telepon dalam melaksanakan tugas pelayanan serta menginformasikan kontak layanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tersebut;

7. Bagi pejabat dan pegawai yang melaksanakan WFH harus berada ditempat tinggalnya masing-masing dan siap dipanggil setiap saat diperlukan;

8. Dalam upaya penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, para Kepala Perangkat Daerah berikut Camat di wilayah wajib melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja masing-masing dengan menyediakan hand sanitizer dan penyemprotan desinfektan untuk sterilisasi lingkungan kerja;

9. Dinas Komunikasi lnformatika dan Statistik (DISKOMINFOTIK) Kabupaten Bandung Barat secara teknis bertanggungj jawab mengatur alur dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkait pelaksanaan WFH;

10. Kepala Perangkat Daerah berikut Camat di wilayah bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan WFH sesuai dengan surat edaran ini;

11. Pelaksanaan WFH berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan
dievaluasi kembali berdasarkan kebutuhan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Surat edaran tersebut di tandatangani langsung oleh Bupati Bandung barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

fourteen − one =