MENSEJAHTERAKAN NEGERI DENGAN SYARIAT ISLAM

Oleh: Nurul Latifah, S.Ag

Pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi mengungkapkann kekecewaan saat PT Freeport kembali diberikan izin menambang. Beliau berkata bahwa keputusan memperpanjang IUPK Freeport tidak sepadan dengan imbalan penambahan saham hanya sebesar 10 persen, apalagi penambahan saham itu baru diberikan setelah 2041. Nyatanya, telah jelas kerugian negara atas pengelolaan PT Freeport di Timika Papua. Andai saja sedari awal tambang emas dan perak tersebut dikelola negara, niscaya pemasukan negara akan melimpah ruah.
Diketahui, Presiden Jokowi akhirnya resmi memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, izinnya berlaku hingga cadangan tambangnya habis. Pemerintah hanya memberikan syarat agar Freeport memiliki perusahaan smelter dan Freeport diminta memberikan saham 10% lagi pada pemerintah Indonesia sehingga kepemilikannya menjadi 61%. (Cnbcindonesia.com,31-05-2024)
Tidak habis pikir, mengapa pemerintah malah memperpanjang kontrak, bahkan hingga cadangan tambang habis? Bukankah keberadaan Freeport tidak memberikan keuntungan kepada negara, kecuali hanya sedikit dari deviden? Itu pun kerap tidak dibayarkan. Pemerintah menutup mata saat perusahaan smelter yang dijanjikan PT Freeport hingga kini belum juga berjalan, walau keuntungan besar dibuatnya perusahaan smelter pun bukan juga pada kas negara.
Pemerintah juga menutup mata saat Freeport kerap mangkir dari kewajibannya membayar pajak. Di Kabupaten Timika tempat PT Freeport menambang pun, rakyatnya masih saja diliputi kemiskinan, padahal sebagian besar pegawainya adalah anak bangsa. Artinya, sebenarnya kita berkemampuan untuk mengelola tambang secara mandiri.

Semua ini tidak lepas dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme yang telah mendogma para pemimpin untuk membebaskan kepemilikan harta. Siapa saja akhirnya bisa memiliki apa pun selama mampu membelinya. SDA yang sejatinya milik rakyat ujungnya boleh dikuasai oleh siapa saja yang mampu membelinya. Karena itulah pemerintah Indonesia aktif memberikan insentif untuk mendorong investasi swasta/asing. Jadilah kekayaan alam negeri ini, mulai dari barang tambang, energi, hingga hutan, hampir seluruhnya dikuasai pemilik modal.

Di sektor pertambangan, pemerintah telah memberikan berbagai keistimewaan investasi bagi para investor. Pada 1967, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang mengatur pemberian konsesi tambang kepada pihak swasta. UU ini diinisiasi oleh kekosongan hukum ketika Freeport McMoRan ingin berinvestasi pada tambang emas dan tembaga di Papua. Freeport kemudian mendapatkan konsesi selama 30 tahun, kemudian diperpanjang menjadi 50 tahun. Lalu pada 2020, pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU Minerba untuk memberikan perpanjangan usaha kepada beberapa perusahaan batubara raksasa swasta yang hampir habis masa konsesinya.
Pemerintah Indonesia juga mendorong investasi di sektor migas dengan memberikan konsesi pengelolaan migas kepada perusahaan swasta/asing. Berdasarkan UU No. 22/2001, jangka waktu Kontrak Kerja Sama Migas dapat berlangsung paling lama selama 30 tahun yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun.

Dampak Negatif Swastanisasi SDA
Kehadiran investasi swasta dan asing melalui berbagai insentif, termasuk dalam bentuk pemberian konsesi tersebut, telah menciptakan dampak negatif. Di antaranya, pertama, menciptakan ketimpangan ekonomi yang luas. Sebagai contoh, total tanah yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang mencapai 36,8 juta hektar. Sebanyak 92% diberikan kepada korporasi, sedangkan yang diberikan kepada rakyat hanya sekitar 8% (Walhi dan Auriga, 2022).

Kedua, menyebabkan penguasaan sektor-sektor ekonomi, di antaranya sektor pertambangan, hanya pada segelintir korporasi. Peran rakyat terpinggirkan. Bahkan peran BUMN dan BUMD pada berbagai sektor, seperti pertambangan dan perkebunan, cenderung minimalis dibandingkan dengan pelaku swasta/asing.

Ketiga, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan SDA tersebut, khususnya sektor pertambangan, lebih banyak mengalir kepada swasta/asing dibandingkan kepada negara.

Keempat, mendorong peningkatan kerusakan lingkungan. Ini karena perusahaan-perusahaan swasta/asing hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka sering tidak peduli atas pencemaran air, udara, dan tanah yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Mensejahterakan Negeri dengan Syariat Islam
Dalam pandangan Islam, tambang apa pun yang jumlahnya berlimpah atau menguasai hajat hidup orang banyak terkategori sebagai harta milik umum (milkiyyah ‘ammah). Dasarnya antara lain hadis Nabi saw. yang dituturkan oleh Abyadh bin Hammal ra.. Disebutkan demikian,

“Sungguh ia (Abyadh bin Hammal) pernah datang kepada Rasulullah saw.. Ia lalu meminta kepada beliau konsensi atas tambang garam. Beliau lalu memberikan konsensi tambang garam itu kepada Abyadh. Namun, tatkala Abyadh telah berlalu, seseorang di majelis tersebut berkata kepada Rasulullah saw., “Tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada Abyadh? Sungguh Anda telah memberinya harta yang (jumlahnya) seperti air mengalir (sangat berlimpah).” (Mendengar itu) Rasulullah saw. lalu menarik kembali pemberian konsesi atas tambang garam itu dari Abyadh.” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).
Hadis ini memang berkaitan dengan tambang garam. Namun demikian, ini berlaku umum untuk semua tambang yang jumlahnya berlimpah atau menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tambang apa pun yang menguasai hajat hidup orang banyak atau jumlahnya berlimpah haram dimiliki oleh pribadi/swasta, apalagi pihak asing, termasuk haram diklaim sebagai milik negara. Negara hanya memiliki kewajiban dalam pengelolaannya, lalu hasilnya diberikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan pengelolaan berdasarkan syariat Islam, potensi pendapatan negara dari harta milik umum, khususnya sektor pertambangan, sangatlah besar. Negara bisa mendapatkan dua kali lipat APBN yang 77% pemasukannya dari pajak.
Agar semua itu bisa terwujud, jelas negara ini harus diatur oleh syariat Islam. Bukan oleh aturan-aturan dari ideologi kapitalisme sebagaimana saat ini yang memberikan keleluasaan sedemikian rupa kepada pihak swasta/asing dalam menguasai sebagian besar harta kekayaan milik umum, di antaranya aneka tambang yang sangat berlimpah di negeri ini.

Oleh karena itu, penerapan syariat Islam dalam pengaturan negara di segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi, khususnya lagi dalam pengelolaan sumber daya alam milik umum, harus segera diwujudkan. Sebabnya jelas, Allah Swt. telah memerintahkan semua muslim untuk mengamalkan syariat Islam secara menyeluruh (kafah) sebagaimana firman-Nya,

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian.” (QS Al-Baqarah [2]: 208).
Wallaualam.

Bagikan Postingan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *