PERCERAIAN MARAK, SYARIAT DITOLAK

Oleh: Ummu Fahhala
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)

Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia didasarkan catatan Kementerian Agama (Kemenag). Kurang masifnya bimbingan sebelum menikah, berdampak pada tingginya angka perceraian, hal itu diungkapkan Wibowo Prasetyo Staf Khusus Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi, (www.jabar.jpnn.com, 31 Mei 2024).

Sungguh miris, Jawa Barat menyumbang angka perceraian tertinggi di Indonesia. Merujuk data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mencatat 86.950 kasus perceraian terjadi di Jawa Barat selama 2023 seperti dilansir jabar.tribunnews.com, 4 Maret 2024.

Ada 317.715 pernikahan di Jawa Barat pada 2023, tapi pada tahun yang sama justru terjadi 102.280 perceraian di Jawa Barat, bahkan posisi kedua, perceraian terbanyak di Jawa Barat ada di Kabupaten Bandung, yakni 7.683 kasus (bandung.kompas.com ,30/05/2024).

Kasus perceraian merupakan salah satu masalah sosial yang tidak lepas dari fakta yang terjadi di masyarakat, tidak akan lepas dari prinsip hidup dan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Prinsip dan nilai itu lahir dari satu sistem hidup yang memengaruhi cara pandang masyarakat, termasuk hubungan rumah tangga.

Sistem sekuler Kapitalisme menimbulkan berbagai kerusakan yang menjauhkan manusia dari fitrahnya, diantaranya sistem sosial yang berlandaskan pada nilai kebebasan, sehingga pergaulan bebas marak dan telah berkontribusi pada rapuhnya rumah tangga, KDRT pun terus meningkat yang juga menyebabkan timbulnya perceraian. Sistem ekonomi yang tidak manusiawi, sehingga adanya kebebasan dalam kepemilikan menyebabkan jurang yang lebar antara kaya dan miskin dan penguasaan kekayaan alam oleh para oligarki. Sistem hukum yang amburadul, sehingga keadilan susah didapatkan.

Pandangan Islam

Membentuk rumah tangga merupakan bagian dari syariat. Allah Swt menetapkan sejumlah hukum yang menjadi petunjuk untuk menjalankan biduk rumah tangga supaya hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi sehingga tercapai rasa sakinah mawaddah warohmah, yakni supaya saling cenderung dan merasa tentram serta rasa kasih dan sayang diantara anggota keluarga, hal ini didasarkan (QS Ar-Rum/30:21).

Allah Swt membebankan kewajiban kepada laki-laki sebagai pemimpin (qawwam) dan kaum perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga (ummu wa rabbatul bayt). Kewajiban ini merujuk pada syariat, seperti tercantum dalam QS An-Nisâ: 34.

Laki-laki maupun perempuan, keduanya wajib memahami dan mengamalkan konsekuensi dari amanah yang Allah Swt tetapkan di pundak masing-masing. Tidak hanya sibuk menuntut hak tapi juga menjalankan kewajiban diantara keduanya, karena melalaikan kewajiban berarti pembangkangan terhadap syariat, dan berdosa di hadapan Allah Swt.

Negara berperan sangat besar dalam menyiapkan warganya memiliki kesiapan lahir dan batin untuk memasuki jenjang pernikahan, diantaranya dengan aktif melakukan edukasi mengenai pernikahan, meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan aspek rumah tangga, seperti membangun hubungan suami istri, pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, ekonomi keluarga, dan sebagainya.

Rumah tangga berperan besar dalam menjamin keberlangsungan peradaban, karena setiap keluarga terintegrasi dengan masa depan peradaban manusia. Dengan demikian, selama nilai-nilai sekuler kapitalisme ini tegak, institusi pernikahan akan terus menghadapi guncangan dan perceraian pun tak bisa dihindarkan. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan institusi rumah tangga selain kembali pada penerapan sistem Islam yang sempurna.

Bagikan Postingan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *