KOMERSIALISASI SERTIFIKASI HALAL, TERLALU!

Oleh: Putri Efhira Farhatunnisa
(Pegiat Literasi di Majalengka)

Bagi seorang muslim, kehalalan suatu makanan merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena hal itu merupakan aturan atau syari’at yang Allah tetapkan. Maka sangat penting bagi setiap muslim untuk mengecek kehalalan setiap produk pangan yang dikonsumsi. Hal ini jelas tak dapat dianggap sepele.

Kementerian Agama melalui Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Muhammad Aqil Irham menetapkan kebijakan agar semua produk makanan dan minuman yang diperdagangkan sudah mengantongi sertifikat halal. Kali ini, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) pun diwajibkan untuk bersertifikat halal.

Muhammad Aqil menyebut pengurusan sertifikasi halal tersebut dilakukan selambat-lambatnya pada 17 Oktober 2024. Dan jika didapati belum juga bersertifikat halal, maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administrasi hingga penarikan produk dari pengedaran. Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan kuota SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) untuk memenuhi aturan ini (tirto.id 3/2/2024).

Komersialisasi Sertifikasi Halal

Meskipun begitu, BPJPH hanya mengeluarkan 1 juta kuota SEHATI. Hal itu berbanding jauh dengan banyaknya PKL yang jumlahnya mencapai kisaran 22 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Apalagi sertifikat halal tersebut pun memiliki masa berlaku yang perlu diperpanjang secara berkala.

Biaya pengurusan dan administrasi yang cukup rumit biasanya menjadi kendala bagi pelaku usaha makanan dan minuman untuk sertifikasi halal. Terlebih adanya masa berlaku sertifikat yang artinya akan ada pengeluaran secara berkala, dan proses yang harus dijalani kembali.

Adanya komersialisasi oleh BPJPH dapat dilihat dari tarif layanan yang dikenakan. Contohnya untuk pelaku usaha menengah dengan bahan/material sederhana dikenakan tarif permohonan sertifikat sebesar 5 juta, juga tarif pemeriksaan LPH maksimal 3 juta, maka totalnya 8 juta.

Sedangkan untuk UMK dikenakan biaya 300 ribu untuk permohonan sertifikat dan 350 ribu untuk pemeriksaan LPH, total 650 ribu. Bagi pedagang kecil yang belum tentu omset penjualannya, maka harga tersebut cukup membebani. Ditambah biaya perpanjangan masa sertifikat nantinya.

Tanggung Jawab Negara

Dalam sistem Kapitalisme yang berasaskan materi untuk segala sesuatunya, maka semua bentuk pelayanan negara pada masyarakat pun menjadi peluang keuntungan yang menjanjikan. Termasuk dalam kepengurusan sertifikasi halal ini.

Administrasi rumit hingga biaya yang membebani, bisa membuat para pelaku usaha makanan dan minuman mengurungkan niatnya untuk sertifikasi ini. Padahal adanya kepastian dari pihak yang kompeten dan berwenang mengenai kehalalan suatu produk itu merupakan hal yang sangan penting bagi masyarakat.

Seharusnya negara dapat menyediakan layanan ini dengan gratis dan mudah. Kalaupun ada biaya operasional maka akan ditetapkan dengan tarif murah yang tidak membebani para pelaku usaha. Karena terjaminnya produk halal merupakan tanggung jawab negara, bukan individu.

Namun dalam sistem Kapitalisme, pertukaran antara layanan dan materi pasti selalu ada. Semuanya harus menjadi peluang pundi rupiah. Maka saat ini peran negara sebagai pengurus rakyat telah hilang, yang ada malah seperti hubungan bisnis. Dan seringkali rakyat lah yang menjadi korban dan teraniaya.

Lalu Bagaimana Islam Memandang Hal Ini?

Dalam Islam, sebuah negara merupakan pengurus segala kebutuhan rakyat. Islam juga berperan untuk melindungi akidah/agama masyarakatnya, maka kehalalan produk akan dijamin. Sertifikasi halal akan dibuat dengan mekanisme yang mudah bahkan gratis atau murah.

Apalagi kehalalan ini menyangkut nasib manusia dunia dan akhirat. Selain itu, edukasi terkait produk halal pun akan dilakukan kepada masyarakat, agar setiap individu benar-benar paham dan mewujudkannya dengan penuh kesadaran, bukan hanya sekedar formalitas belaka.

Penguasa dalam Islam tidak melihat proses sertifikasi halal sebagai peluang materi karena paham bahwa itu merupakan tanggungjawabnya. Seorang pemimpin Islam akan memahami bahwa jika ia tak dapat menyediakan produk halal bagi rakyatnya, maka ia yang akan bertanggungjawab di akhirat kelak.

Memahami beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti, akan membuat seorang pemimpin Islam sibuk melayani rakyatnya. Sibuk memberikan kemudahan bagi kebutuhan dan terjaminnya kemurnian akidah Islam.
Wallahua’lam bishawab

Bagikan Postingan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *