PHK MASSAL, BUAH BUSUK SISTEM KAPITALIS

Oleh : Reni Sumarni

Menghawatirkan, dari tahun 2020-2023 telah terjadi PHK Massal di beberapa perusahaan. Para pekerja yang di PHK mencapai 56.976 orang. Ini merupakan jumlah total korban PHK di tahun tersebut termasuk di Propinsi Jawa Barat dan Banten.

Terdapat 36 perusahaan yang melakukan PHK. Di antaranya, perusahaan tekstil, garmen, ekspedisi, kulit, mebel, ritel, sepatu, dan spare part. Dan sebanyak 14 perusahaan tersebut akhirnya tutup. (CNBC Indonesia 28-12-2023).

Perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan di sebabkan karena mengalami kebangkrutan akibat Pandemi Covid 19, karena di tutupnya akses pengiriman luar negeri atau ekspor impor. Di tambah lagi dampak perang antara Rusia dan Ukraina. Hingga akhirnya penumpukan stok barang dalam pabrik-pabrik tidak bisa di hindari akhir nya tidak bisa berproduksi kembali.

Selain faktor musibah di atas, PHK masal adalah akibat penerapan sistem kapitalistik, dengan prinsip mendapat untung sebesar-besarnya. Mekanisasi perusahaan hingga memilih pekerja asing dibandingkan pekerja pribumi, dijadikan pilihan meski harus mengorbankan rakyat banyak.

Berbeda dengan sistem Islam yang akan menghantarkan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat.

Seharusnya pemerintah bisa memberikan solusi atas permasalahan PHK yang terjadi saat ini. Misalnya dengan mengutamakan pekerja lokal, meningkatkan mutu pekerja, hingga membuka lapangan kerja baru. Bahkan, mekanisasi jika merugikan masyarakat akan ditolak. Bukankah negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyatnya mulai dari sandang, pangan dan, papan? Dan penyediaan lapangan pekerjaan adalah wujud pemenuhan kebutuhan tersebut.

Dalam Islam, fungsi seorang pemimpin atau penguasa adalah sebagai Ri’ayatul Syuunil Ummah(Memelihara Urusan Umat). Rasululloh Saw bersabda:” Imam itu laksana gembala (Raa’in). Dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalan nya” (H.R.Bukhari).

Wujud lain pemeliharaan urusan umat adalah dengan memenuhi kebutuhan asasi masyarakat berupa kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kebutuhan asasi masyarakat ini dipenuhi oleh negara untuk seluruh rakyat secara langsung, tidak memandang kaya atau miskin, ASN atau bukan.

Dengan konsep seperti ini, pengusaha dan pekerja dapat melakukan akad kerja sesuai yang mereka sepakati tanpa khawatir saling menzalimi, karena kebutuhan asasi masyarakat berupa kesehatan, pendidikan, dan keamanan sudah dipenuhi negara

Adapun sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya adalah dengan cara mengelola sumber daya alam yang dimiliki negeri ini, dan tidak menyerahkan nya kepada pihak lain baik swasta apalagi asing.

Hal ini karena, Islam menetapkan bahwa sumber daya alam yang melimpah seperti sumber mata air yang banyak, barang tambang yang melimpah, dan hutan yang luas adalah milik masyarakat secara bersama, sebagaimana hadist Saw:
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu air, api, dan padang gembala”(H.R.Abu Dawud dan Ahmad)

Disinilah peran negara sangat di butuhkan,untuk mengelola kekayaan milik masyarakat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan PHK masalpun akan tertanggulangi.

Wallahu a’lam bissawab.

Bagikan Postingan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *