PHK MASSAL BUAH BUSUK PENERAPAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS

Oleh: Rahmawati Nursyeha

Disebutkan, PT Hung-A Indonesia melakukan PHK atas ribuan pekerjanya karena akan menutup operasional mulai Februari 2024. Beredar kabar, pabrik ban asal Korea Selatan (Korsel) itu tengah berencana segera hengkang dari Indonesia dan Vietnam akan jadi lokasi baru untuk membangun pabriknya.

Ini jadi berita buruk pertama yang berasal dari sektor manufaktur RI di tahun 2024. Setelah tahun 2023 lalu, setidaknya ada 7.200-an pekerja jadi korban PHK di 36 perusahaan, baik karena tutup total, tutup hengkang atau relokasi, maupun efisiensi biaya. Data itu baru mencakup perusahaan tempat anggota KSPN bekerja, belum menghitung pabrik lain non-anggota gabungan serikat pekerja tersebut.

Sebab, menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane, PT Hung-A sudah lama beroperasi di Indonesia dan tergolong sehat. Produksinya pun diakui cukup berkualitas.

“PT Hung-A itu asal Korea, sudah lama di Indonesia. Bahkan sebelum Hankook masuk. Dia memproduksi ban bias, untuk truk dan bus. Ekspornya bagus. Dan setahu saya PT Hung-A itu perusahaan yang sehat,” kata Azis kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (20/1/2024).

Menurut Azis, produsen ban memang diizinkan mengimpor produk jika memang tak diproduksi di Indonesia dan ada permintaannya. Dengan kuota maksimal 10% dari total produksi.

Hanya saja, lanjut Azis, keputusan izin impor untuk PT Hung-A tak kunjung diberikan pemerintah. Akibatnya, karena tak juga ada kejelasan, membuat PT Hung-A memutuskan hengkang dari Indonesia.

Ketua Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi Sarino mengungkapkan, saat ini sedang dilakukan proses untuk penyelesaian proses PHK tersebut.

Terkait nasib hak-hak karyawan korban PHK, termasuk pesangon buruh PT Hung-A yang di-PHK, Sarino menyebut pihaknya sedang melakukan perundingan dengan perusahaan.

Hanya saja, hingga saat ini, belum ada tanggapan maupun kejelasan dari pihak Disnaker Kabupaten Bekasi. Begitu juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan, menolak merespons lanjut soal PHK tersebut.(www.cnbcindonesia.com)

PHK marak di mana-mana karena buruknya situasi ekonomi dunia termasuk di Indonesia, ini terjadi karena penerapan sistem ekonomi kapitalis yang egois menyelamatkan perusahaan namun abai dengan nasib pekerja sehingga mengakibatkan PHK.

Salah satu yang menjadi penyebab PHK adalah adanya perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan utama pasar ekspor Indonesia, seperti Eropa dan AS. Efek domino perlambatan ekspor global di pasar-pasar utama itu jelas menurunkan kinerja industri di dalam negeri kita. Akibatnya, terjadi penumpukan stok dan berujung pada PHK. Belum lagi banyaknya perusahaan/pabrik yang modernisasi mesin-mesin pabrik sehingga memicu terjadinya PHK.

PHK ini juga membuat Iklim usaha tidak kondusif, sementara jaminan negara tidak ada. Kalaulah ada bantuan sosial dalam berbagai bentuk, nyatanya hanya sedikit rakyat yang mendapatkan, itupun dalam jumlah yang tidak memadai.Bahkan bantuan pun menjadi alat legitimasi kekuasaan, juga menjadi alat politik. Jadilah PHK meningkatkan jumlah kemiskinan.

Pemerintah seolah mencukupkan bantuan sosial sebagai solusi bagi para pekerja yang terkena PHK. Mereka terlihat abai dan lamban dalam menanggulanginya. Padahal gejala PHK sudah terjadi sejak 2023.

Para pekerja yang di PHK tersebut bisa saja adalah seorang ayah atau suami yang menjadi tulang punggung keluarga. Jika negara merestui PHK terhadap mereka, itu sama saja dengan memutus jalan nafkah bagi keluarganya. Apalagi jika negara tidak memberikan jaminan biaya hidup bagi rakyatnya, hal demikian sudah termasuk kedzaliman.

Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam (Khilafah), pemerintah akan menjadikan negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan rakyat. Negara akan memberikan pemenuhan kebutuhan pokok warga negara baik muslim maupun non muslim, serta mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Bahkan, negara memiliki banyak cara untuk mewujudkannya, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja.

Karena mencari nafkah adalah kewajiban bagi setiap laki-laki muslim, maka negara pun akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Namun, jika para calon pekerja tersebut belum memiliki keahlian maka negara akan memberikan pelatihan khusus bagi mereka, sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Sabda Rasulullah SAW: “Imam/Khalifah itu laksana penggembala (raa’in), dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Bagikan Postingan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *