BISAKAH STUNTING TERATASI DI ERA KAPITALIS?
Oleh : Ummu Aimar
TanahRibathMedia.Com—Stunting menjadi masalah yang belum mampu terurai hingga saat ini. Indonesia menempati peringkat 4 di Asia Tenggara dalam kasus stunting (merdeka.com, 21-12-2020). Permasalahan stunting menjadi masalah yang serius karena akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak bangsa. Jika demikian maka harapan untuk memilki penerus bangsa yang cerdas dan tangguh akan sirna.
Tak sedikit program yang dicanangkan pemerintah, berikut ini adalah 3 upaya yang akan dilakukan guna mencegah stunting di Indonesia, diantaranya adalah: pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) bagi para remaja putri, melakukan pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil guna mencukupi kandungan gizi dan zat besi pada ibu hamil, dan pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan seperti telur, ikan, ayam, daging dan susu. (ayosehat.kemkes.go.id)
Masalah stunting di Indonesian adalah ancaman serius yang memerlukan penanganan yang tepat dan cepat. Ini menjadi salah satu penyebab lambatnya penurunan stunting. Karena solusinya lamban dalam mengatasi kasus stunting. Harus menjadi perhatian pemerintah selanjutnya untuk kedepannya bagi anak anak bangsa mengenai tumbuh kembangnya tidak terganggu.
Disayangkan kegiatan korupsi para pejabat itu telah kehilangan nurani, seakan akan ketika ada dana bantuan menjadi ajang untuk mengumpulkan pundi pundi uang. Akhirnya merenggut hak anak untuk bisa hidup sehat penuh gizi. Ditambah kala rakyat pesimis akan pengawasan setiap program pemerintah.
Namun Ketika problem stunting ini mencuat menjadi kesempatan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, sering kali kita lihat pendataan yang tak merata, penyediaan bantuan yang tak sesuai, dari mulai bahan makanan pemenuhan gizi yang seharusnya diberikan. Banyak lagi yang menjadi problem stunting ini tidak optimal penanganannya.
Inilah sistem politik demokrasi yang dianut oleh Indonesia saat ini. Yang melahirkan para penguasa yang abai terhadap persoalan rakyat. Mereka bertugas sebagai pejabat namun tujuannya hanya materi. Hingga tugas utamanya bukan untuk rakyat, melainkan dirinya sendiri. Apalagi sekarang sudah mulai mendekati pemilu mereka akan berbondong bondong menyuarakan untuk mencalonkan diri, namun fakta kedepan nya nihil bagi kepentingan rakyat.
UNICEF mengatakan bahwa persoalan stunting adalah akibat anak kekurangan gizi selama dua tahun awal usianya, ibu kekurangan nutrisi saat hamil, serta sanitasi yang buruk. Faktor terbesar kurangnya gizi pada anak dan ibu hamil sendiri adalah kemiskinan. Alhasil, apa pun programnya, selama kemiskinan belum terentaskan, sulit untuk menurunkan angka stunting.
Memang sudah ada tiga program Kemenkes dalam mencegah stunting. Pertama dengan pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri. Kedua, pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan yang mengandung zat besi pada ibu hamil. Ketiga, pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada bayi usia 6—24 bulan.
Akan tetapi, program berbasis proyek ini sungguh tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Pemberian makanan tambahan tersebut nyatanya tidak diberikan setiap hari, itu pun banyak yang hanya berupa biskuit, padahal ibu hamil dan balita harus makan tiga kali setiap harinya dengan bantuan gizi yang baik selama kehamilan.
Dan jika akar persoalan stunting terletak pada kemiskinan, sudah semestinya upaya yang dilakukan adalah menyelesaikan kemiskinan itu. Hanya saja, persoalan kemiskinan akan sulit diberantas jika kepemimpinan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme. Ini karena justru sistem inilah yang menciptakan kemiskinan.
Wajar pula jika ditemukan kesenjangan yang begitu nyata. Orang-orang kaya mampu memenuhi gizi balita-balita mereka. Akan tetapi, bagi rakyat miskin, jangankan memenuhi gizi balita, untuk bisa makan sehari tiga kali saja butuh perjuangan luar biasa dikondisi keadaan era yang serba sulit .
Persoalan stunting akan sulit dituntaskan selama tata kelola negeri ini masih berlandaskan demokrasi kapitalistik. Sebaliknya, tata kelola sistem pemerintahan berdasarkan Islam akan mampu dan telah terbukti menyelesaikannya.
Sistem politik Islam akan melahirkan penguasa yang amanah sehingga akan benar-benar mengurus rakyat dengan sepenuh hati. Adapun fungsi pemimpin dalam Islam adalah sebagai pengurus sekaligus pelindung rakyat sehingga seluruh urusan rakyat menjadi tanggung jawab negara.
Seluruh kebutuhan dasar rakyat menjadi tanggung jawab negara. Negara akan memastikan setiap kepala keluarga mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Jika ada kepala keluarga yang tidak sanggup bekerja karena sakit atau cacat, misalnya, sedangkan kerabat mereka pun tidak mampu menanggungnya, keluarga tersebut tergolong keluarga yang akan disantuni oleh negara. Negaralah yang akan memenuhi seluruh kebutuhan keluarga tersebut, termasuk pangan bergizi, hingga keluarga tersebut bisa keluar dari kesengsaraann
Dengan program yang direncanakan saat ini untuk melibatkan masyarakat dalam menangani problem stunting ini adalah bukti bahwa pemerintah lepas tangan dalam menanggulangi masalah stunting, harusnya pemenuhan kebutuhan masyarakat stunting haruslah terpenuhi dengan mengoptimalkan pendataan yang merata dan tidak pilih-pilih dengan sesuka hati petugas mana yang ia inginkan bukan yang memang seharusnya individu itu butuhkan.
Pemilihan dari pendataan warga yang seenaknya petugas memilih sesuai dengan kehendak mereka, kerap sekali terjadi padahal warga tersebut bisa dibilang warga mampu sedangkan warga yang memang membutuhkan sengaja diabaikan dengan alasan tidak terdata atau terlewat dalam pendataan. Tak sedikit warga mengeluh bahwa dirinya yang seharusnya mendapat hak mereka sayangnya malah merekalah yang tak mendapatkan bantuan tersebut.
Ini membuktikan kinerja petugas yang tak amanah, padahal kabarnya pemerintah telah menggelontorkan dana yang tak sedikit jumlahnya, karena terjadinya kemerosotan iman individu para petugas tergiur dengan dana tersebut disinilah banyak terjadinya kasus-kasus penggelapan dana bansos.
Hak pemenuhan kebutuhan masyarakat seharusnya dipenuhi oleh pemerintah baik itu kebutuhan bahan pangan ataupun kebutuhan lainnya. Seluruh kebutuhan pokok setiap individu rakyat harus dijamin pemenuhannya secara sempurna. Harus dijamin pula hak setiap individu untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan sekundernya semaksimal mungkin.
Dengan menerapkan Islam didalam kehidupan sehari-hari maka tak ada lagi kasus korupsi dalam hal seperti saat ini, yaitu stunting.
Dan tak ada warga yang mengalami stunting karena terpenuhi seluruh kebutuhannya di mulai dari masa kehamilan ini merupakan perhatian pemerintah.
Sistem politik Islam akan melahirkan penguasa yang amanah sehingga akan benar-benar mengurus rakyat dengan sepenuh hati. Adapun fungsi pemimpin dalam Islam adalah sebagai pengurus sekaligus pelindung rakyat sehingga seluruh urusan rakyat menjadi tanggung jawab negara.
Seluruh kebutuhan dasar rakyat menjadi tanggung jawab negara. Negara akan memastikan setiap kepala keluarga mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Jika ada kepala keluarga yang tidak sanggup bekerja karena sakit atau cacat, misalnya, sedangkan kerabat mereka pun tidak mampu menanggungnya, keluarga tersebut tergolong keluarga yang akan disantuni oleh negara. Negaralah yang akan memenuhi seluruh kebutuhan keluarga tersebut, termasuk pangan bergizi, hingga keluarga tersebut bisa keluar dari kesengsaraannya.
Itulah sebab Khalifah Umar bin Khaththab ra. begitu khawatir tatkala ada seorang ibu yang tidak bisa memberikan makan kepada anak-anaknya yang kelaparan. Khalifah Umar ra. rela memanggul gandum sendirian dan memasaknya langsung untuk bisa memastikan keluarga tersebut makan dengan layak.
Sungguh, ini sosok pemimpin yang sulit ditemukan di dalam sistem hari ini. Sangat jauh jika kita melihat para pemimpin ketika daulah tegak. Saat ini sudah dicengkeram dengan sistem Kapitalis. Dan kekuasaan lebih penting dari mengurusi umat.
