DESA WISATA, AKANKAH MENYEJAHTERAKAN

Oleh Siti Susanti,S.Pd.

Alam Jawa Barat yang sangat indah, merupakan karunia Sang Pencipta. Keindahannya menjadi daya tarik untuk mengunjunginya.

Dan di tahun 2023 ini, Jawa Barat bakal lebih serius menggarap potensi desa wisata.

Diungkapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat, desa-desa wisata dinilai dapat menambah daya tarik Jabar sekaligus berpotensi mendatangkan turis asing.

Sehingga, dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat sekitar.

Dalam alam kapitalisme saat ini, acap kali keuntungan materi itulah yang dijadikan acuan kemanfaatan. Ini tampaknya yang menjadi pertimbangan membidik wisatawan asing, karena besar cuannya.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Kepala Disparbud Jabar, Benny Bachtiar di Bandung, Rabu (4/1/2023), seperti dikutip Tribun Jabar.”Mereka (diaspora) itu biasanya membawa turis ke Indonesia tapi tidak ke Jabar, karena Jabar dianggap belum siap. Padahal turis berduit ini lah yang dibawa oleh diaspora ini,” ucapnya

Namun, dipandang dari sudut keimanan, bahaya sosial akibat kedatangan turis asing tidak dapat dikompensasi dengan harta sebanyak apapun. Akulturasi budaya asing tidak dapat terelakkan jika wisata tidak diatur secara benar.

Hal ini karena sistem kapitalisme tidak mengenal halal haram. Pariwisata yang dikembangkan akhirnya menyebabkan seperti kerusakan alam, pergaulan bebas, hingga prostitusi yang harus ditanggung utamanya oleh masyarakat sekitar.

Selain itu, dalam sistem kapitalisme, pariwisata dijadikan sebagai sumber pemasukan negara. Maka wajar, jika sektor ini digenjot karena diklaim mampu meningkatkan pendapatan dan mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi.

Namun kenyataannya, karena konsep pertumbuhan ekonomi dihitung secara rata-rata, pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata bak jauh panggang dari api.

Maka mudah disaksikan, meski pariwisata meningkat, namun pemenuhan kebutuhan fasilitas masyarakat tetap memprihatinkan.

Jikapun wisatawan dapat membantu dari segi pendapatan warga desa, mereka tetap dihadapkan kepada kebutuhan komunal seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang tinggi. Belum lagi biaya listrik, air, dan sarana komunikasi.

Sehingga menurut penulis, menjadikan sektor wisata sebagai solusi mengentaskan kemiskinan, jauh panggang dari api.

Menyolusi problem ekonomi, selayaknya tidak dengan sektor wisata. Islam telah jauh hari memberi seperangkat aturan yang membawa kesejahteraan.

Jika menilik kepada Islam, keindahan alam sebagai objek dalam memperkuat keimanan. Maka pengembangannya tidak boleh bertentangan dengan aqidah Islam.

Di sini lain, Islam sebagai agama sempurna, tidak menjadikan pariwisata sebagai pemasukan negara. Oleh karenanya, pengembangan pariwisata bukan sebagai prioritas.

Sumber pendapatan negara dalam Islam antara lain adalah harta anfal , ghanimah , fa’i , khumus , kharaj , dan jizyah . Sumber lainnya adalah harta milik umum, harta milik negara, ‘ usyur dan harta sedekah/zakat.

Masing-masing sumber pendapatan tersebut juga telah ditetapkan pos-pos pengeluarannya. Harta zakat, contohnya, hanya untuk delapan asnaf (golongan). Tidak dapat digunakan untuk pos-pos lain. Zakat tidak boleh untuk pembayaran gaji pegawai atau infrastruktur pembangunan.

Dengan menerapkan APBN sesuai syariah, Indonesia memiliki postur APBN yang sehat dan besar. Apalagi populasi Indonesia sangat besar. Kekayaan alamnya melimpah. Posisinya strategis untuk menjadi negara maju.

Sebagai contoh, jika dikelola sesuai syariah, kekayaan alam Indonesia, yang masuk kategori harta milik umum, seperti migas, mineral dan batubara akan dikelola oleh negara.

Dengan skema ini, tidak hanya kesejahteraan masyarakat desa akan tercapai, namun juga mampu mengantarkan negara menjadi negara maju dan digjaya, dan tidak perlu tergantung kepada pariwisata.

Siti Susanti, S.Pd., pengelola Majelis Zikir As sakinah
.

Bagikan Postingan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *