MEKANISME ISLAM DALAM MENGHADIRKAN PEMIMPIN YANG AMANAH

Oleh: Eka Purwaningsih, S.Pd (Aktivis Muslimah Purwakarta, Member Revowriter)

Apa jadinya pembangunan dan roda pemerintahan bila para penguasa dan aparat birokrasinya menjadi terdakwa korupsi Atau memperkaya diri sendiri di saat kondisi rakyat kesulitan ekonomi kala pandemi? Miris bukan ?

Dampak bagi rakyat pastilah sangat memprihatinkan. Sayangnya itulah pil pahit yang harus kita telan. Padahal jikalau dirunut siapa saja yang pernah dan sedang memangku kursi penguasa beserta menteri dan jajarannya mereka bukanlah orang-orang biasa, mereka punya kapalibilitas yang tinggi, cerdas, kompeten. Lantas apa yang salah?

Rezim demi rezim telah berganti di negeri ini. Perubahan lewat pemilu tak begitu terasa, pemaksaan pergantian rezim oleh mahasiswa para intelektual bangsapun sarat dengan kepentingan politik. Semua mengharapkan adanya kesejahteraan yang merata dari hulu sampai hilir tapi sepertinya hanya angan semu yang kita dapatkan.

Disanyalir, banyaknya problematika yang muncul, merupakan buah yang dihasilkan dari sistem Demokrasi Kapitalisme yang diterapkan di Negeri ini. Secara filosofisnya demokrasi merupakan sistem yang cacat sejak lahir karena berasaskan sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan, politik, dan Negara. Faktor iman dan takwa dipinggirkan, hilanglah pengendali internal dalam diri seseorang yang dapat mencegahnya berbuat buruk.

Selain itu, Standar iman dan takwa diabaikan. Yang ada akhirnya standar manfaat yang subyektif menurut pandangan masing-masing. Konsekuensi logisnya dari semua itu muncullah pragmatisme dan perilaku transaksional.

Mirisnya, demokrasi telah menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi. Komisi Pemilihaan Umum (KPU) mengusulkan anggaran sebesar Rp. 86 Triliun untuk membiayai pemilu 2024. Dan mencapai sekitar Rp 26,2 Triliun untuk Pilkada (beritasatu.com 21/09/2021). Hanya mereka yang beruang atau didukung oleh para pemilik uang (modal) yang akan memenangi pertarungan, baik itu dalam level penguasa, birokrasi, dan sebagainya. Kalau sudah begitu, uanglah yang berbicara.

Dalam sistem demokrasi yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, meniscayakan adanya simbiosis mutualisme antara berbagai kepentingan. Penguasa mendapatkan modal besar dari pengusaha untuk berkuasa. Setelah penguasa yang didukung pengusaha sukses menjadi penguasa, maka para oknum mendapatkan konsesi, berupa berbagai proyek dari penguasa.

Begitu mekanisme transaksi-transaksi politik yang terjadi antarberbagai kekuatan dalam sistem demokrasi. Politik transaksional kerap terjadi karena negara menerapkan konsep rulling party (partai berkuasa). Inilah core bussines dalam politik demokrasi. Demokrasi dengan Kapitalisme sekulernya telah menjadi pemacu dan pemicu terbuka lebarnya celah-celah kecurangan dan penghianatan.

Kapitalisme-sekuler melahirkan pola hidup hedonistic-materialistik, yang menjadikan uang segala-galanya. Dan rakyat hanya diambil suaranya saat dibutuhkan untuk melanggengkan realita rusak yang dibentengi dengan peraturan. Maka bagaimana carut marut problematika yang ada bisa diberantas bila Negara dengan penguasa dan aparatnya adalah bagian dari realita rusak dari sistem itu sendiri.

Ini berbanding terbalik dengan Politik dalam Islam, Kedaulatan berada ditangan Syara’, kekuasaan pembuatan hukum mutlak dari Allah sehingga manusia tidak dapat seenaknya membuat hukum dengan keterbatasan akal dan otaknya.

Dalam Islam Politik itu adalah bagian dari syari’ah, akidah Islam harus menjadi landasannya. Paradigma politik Islam adalah memelihara urusan umat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai hukum Islam. Dalam paradigma politik Islam ini, yang menjadi fokus perhatian para politisi dan penguasa adalah pemeliharaan urusan dan kemaslahatan umat.

Dari situlah lahir politisi dan penguasa yang senantiasa memperhatikan urusan dan kepentingan umat. Semua aktivitas politik itu bukan hanya berdimensi duniawi tetapi yang lebih melekat lagi adalah dimensi ukhrowi, yaitu pertanggungjawaban dihadapan Allah.

Dalam melakukan aktivitas politik, umat boleh saja mewakilkan kepada orang yang mereka pilih menjadi wakil mereka hanya saja wakil rakyat dalam Islam itu adalah wakil dalam melakukan koreksi (muhasabah) dan menyampaikan pendapat, bukan perwakilan untuk membuat hukum.

Wakil rakyat juga tidak menentukan anggaran dan penggangkatan jabatan, sebab dalam Islam dua hal itu merupakan hak prerogratif Khalifah. Wali atau ‘amil tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi ditunjuk oleh khalifah, hanya saja kelangsungan jabatannya bergantung pada penerimaan dan kerelaan rakyat di wilayah tempatnya menjabat.

Seperti yang terjadi pada al-‘Ala bin al- Hadramiy yang diangkat oleh Rosul menjadi amil di Bahrain, ketika penduduk Bahrain menunjukan ketidakrelaan mereka atas kepemimpinannya maka Rosul mencopot jabatannya dan menggantikannya serta mengangkat Aban bin Sa’id sebagai penggantinya. Dengan begitu suksesi penguasa sangat murah biayanya. Tidak akan ada Politik balas budi atau politik transsaksional karna semua berstandarkan Hukum syara’ bukan modal pengusaha atau cukong.

Islam juga memiliki hukum yang bersifat mencegah dan membuat jera serta diberlakukan tegas bagi siapa saja yang melanggar hukum syara’ tanpa terkecuali. Banyak contoh yang dapat menggambarkan betapa sejahteranya rakyat ketika syari’at Islam diterapkan secara Kaffah.

Misalnya kisah khalifah Umar bin abdul Aziz yang ketika baru diangkat menjadi khalifah langsung mengajukan pilihan kepada Isterinya yakni mengembalikan harta yang dimilikinya kepada Negara atau tetap menjadi isterinya. Sang Isteri memilih mengembalikan hartanya.

Setelah itu,
Khalifah Umar mengambil kebijakan merampas kembali harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah dan mengembalikannya ke baitul mall, selain itu dia memecat pegawai-pegawai yang tidak cakap, menyalahgunakan kekuasaan dan pegawai yang tidak layak yang dilantik atas pengaruh keluarga khalifah sebelumnya. Saat itu Khalifah Umar sangat memperhatikan kehidupan rakyat miskin dan menaikan pendapatan rakyat miskin sedangkan khalifah hidup sederhana, makanannya sama dengan apa ynag dimakan oleh rakyatnya.

Kebijakan dan gaya hidup Khalifah Umar ini mampu menjadikan kekhalifahan yang dipimpinnya berubah total dalam waktu sekitar dua tahun. Rakyat sejahtera, sampai-sampai tak ada lagi yang berhak menerima zakat.

Semoga kita segera menyadari bahwa kesejahteraan akan terwujud hanya dengan adanya para pemimpin yg sholeh dan di dukung dengan Sistem yang shohih atau benar, yaitu yang berasal dari Allah SWT.

Wallahu’alam bishawwab.

Bagikan Postingan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *