DIGITALISASI PERTANIAN BUKAN SOLUSI BAGI KETAHANAN PANGAN UNTUK RAKYAT

Oleh: Nurul Hindayani S.P  Alumni Fakultas pertanian

 

Indonesia terancam krisis pangan. Sejak 2019 kondisi negeri ini sudah sampai pada tingkat kelaparan yang serius. Ditambah dengan wabah covid-19 yang hampir setahun melanda, ancaman krisis pangan seperti tak bisa dihindari. Pemerintah melakukan upaya antisipasi dengan mencanangkan beberapa program antara lain Food Estate (lumbung pangan) yang ternyata menuai kontra dari kalangan ahli pertanian dan ahli ekologi. Pemprov Jabar pun melakukan terobosan melalui program Petani Millenial berbasis teknologi.(https://jabarprov.go.id/index.php/news/41061/v)
Pertanian sangat erat hubungannya dengan ketersediaan pangan rakyat. Kondisi pertanian di Indonesia, termasuk Jawa Barat sudah sedemikan memperihatinkan. Lahan pertanian di Indonesia yang semakin menyusut (berkurang 60.000 ha/tahun) identik dengan kehilangan produk pertanian sebanyak 300.000 ton/tahun, akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, semisal komplek perumahan, pembangunan pabrik, jalan tol, bandara, dan lain-lain. Padahal UU No 41/2009 telah mengatur perlindungan lahan pertanian yang hanya boleh diperuntukkan bagi pertanian sebagai pasokan bahan pangan rakyat. Sanksi pelanggarannya adalah penjara 5 th lamanya atau denda 5 Miliar rupiah.
Pada program 1000 petani millennial, Pemprov Jabar menjanjikan pinjaman lahan subur seluas 1 Ha/orang dan pinjaman dana perbankan untuk modal pengelolaan pertanian, bekerjasama dengan 20 perusahaan yang bertindak sebagai mentor dan buyer produk pertanian yang dihasilkan. Perusahaan-perusahaan ini akan memberi arahan pada para petani, tanaman apa saja yang sebaiknya ditanam dengan target keuntungan pasar yang tinggi. Atau bisa juga produk yang diusahakan adalah produk yang akan ditargetkan untuk konsumsi ekspor ke manca negara. Pemprov berharap dengan program ini, Jabar akan mencapai ketahanan pangan bagi rakyat dan antisipasi krisis pangan yang telah nyata di depan mata.
Digitalisasi Pertanian, Demi Rakyat Atau Demi Pengusaha?
Jika memang program peningkatan usaha pengelolaan pertanian adalah demi ketersediaan pangan bagi rakyat, maka semestinya komoditas yang ditanam adalah komoditas yang dibutuhkan rakyat, bukan komoditas yang dipesan oleh swasta. Karena Jika demikian, produk yang laku dipasaranlah yang akan ditanam, sementara produk yang kurang nilai ekonomisnya, tidak akan diproduksi. Negara yang menganut system ekonomi Kapitalis memang akan membiarkan swasta menguasai ketersediaan pangan rakyat dengan bisnis pertanian yang dimainkannya.

Untuk sebagian komoditas, negeri ini juga telah masuk perangkap permainan internasional dalam perdagangan bebas. Penguasaan AS atas produksi kedelai dunia, menjadikan impor kedelai memenuhi 90% kebutuhan kedelai di tengah masyarakat. Negara penganut ekonomi kapitalis akan membiarkan swasta melakukan impor bahan pangan tersebut, untuk kemudian dipasarkan di tengah masyarakat dengan harga yang ditentukan pihak importer. Padahal Indonesia masih mampu untuk memproduksi kedelai berkualitas, asalkan negara mendukung penuh.
Digitalisasi pertanian, akan mempermudah akses informasi produk yang laku dipasar lokal maupun luar negeri, sehingga memudahkan perusahaan-perusahaan pertanian. Sementara petani hanya akan menjadi pekerja yang diminta memenuhi pesanan para pemilik modal.

Khilafah Dan Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan Rakyat Pertanian mendapatkan perhatian khusus dalam Islam. Hukum tentang tanah pertanian memiliki kekhasan dalam penerapan aturan kepemilikan, hak pengelolaan dan distribusi produknya. Di dalam negara Khilafah, tanah pertania terlarang untuk dialih fungsikan. Jika ada lahan pertanian produktif yang ditelantarkan, maka negara Khilafah akan menyita lahan tersebut dari pemiliknya, kemudian akan diberikan pada siapa saja yang siap mengolahnya.

Negara Khilafah akan memberikan modal bagi para petani yang siap mengelola lahannya namun tidak memiliki dana untuk melangsungkan prosesnya. Petani yang piawai dalam pengelolaan lahan pertaniannya, mendapatkan posisi yang terhormat di dalam pandangan Khilafah, karena mereka para pemasok kebutuhan perut rakyat banyak. Bisa saja Negara kan memberikan lahan dengan Cuma-Cuma pada petani yang seperti ini. Adapun swasta, maka kan diperlakukan sebagaimana rakyat. Mereka diberi hak untuk membangun usaha pertanian, tapi tidak diperbolehkan menguasai pasokan pangan rakyat.

Dalam negara Khilafah juga akan ada pengaturan penanaman komoditas-komoditas tertentu, namun dengan tujuan agar persediaan pangan rakyat beraneka ragam dan bisa dipenuhi oleh produk dari kaum muslim sendiri. Produk petani yang melimpah di pasaran, akan dibeli oleh negara Khilafah jika harga anjlok dan merugikan para petani. Produk ini selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Begitu pula jika produk petani langka di pasaran, sementara rakyat banyak membutuhkannya, misalnya di masa pandemic, maka negara Khilafah pun akan membeli produk petani ini dengan harga yang sangat wajar, untuk kemudian dibagikan kepada korban terdampak wabah atau bencana.
Demikianlah strategi Khilafah dalam mewujudkan ketahanan pangan rakyat. Dukungannya pada rakyat bukan basa-basi. Digitalisasi pertanian bukanlah solusi jika keberpihakan negara hanya pada korporasi. Allahu a’lam.

Bagikan Postingan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

18 − one =