MENANGANI BENCANA, BEGINI SOLUSI KOMPREHENSIFNYA

Oleh : Lilis Suryani

Beberapa waktu terakhir bangsa ini kembali dirudung duka. Pasalnya, berbagai bencana terjadi di beberapa wilayah negerii ini. Mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi hingga gunung meletus. Tidak terkecuali dengan Jawa barat. Bencana tanah longsor di Sumedang misalnya, menjadi kado pahit di awal tahun bagi Jabar. Bencana ini merenggut korban jiwa hingga 40 orang dari penduduk setempat.

Berkaitan dengan bencana, sebenarnya Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar telah menyiapkan cetak biru Jabar sebagai provinsi berbudaya tangguh bencana (resilience culture province). Budaya Tangguh Bencana Jabar ini akan ditanamkan kepada seluruh warga melalui pendidikan sekolah sejak dini hingga pelatihan.

Seperti dikutip laman media Kabarpolitik.com ( 15/02/21), bahwa Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memaparkan penanganan dan pembangunan infrastruktur lingkungan di Jabar dalam Indonesia-Japan Environmental Week via konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (14/1/2021).  Beliau juga mengatakan bahwa semua permasalahan lingkungan, dimulai dari adanya tekanan atau over populations yang menyebabkan semua berebut sumber daya lingkungan. Ditambah lagi perubahan iklim yang sedang terjadi dapat meningkatkan potensi terjadinya bencana.

Namun jika kita berani jujur, sesungguhnya bencana yang terjadi selama ini lebih banyak yang disebabkan oleh tata ruang wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsinya. Bukan disebabkan faktor alam saja, karena cara kerja alam adalah representasi dari hubungan manusia dengan alam itu sendiri. Kebijakan deforestasi misalnya, apakah selama ini sudah tepat atau tidak?

Faktanya, selama ini kebijakan tersebut seperti penebangan hutan yang dialihgunakan untuk penggunaan nir-hutan (non-forest use), yakni pertanian, peternakan atau kawasan perkotaan telah berdampak buruk bagi alam, serta banyak menyebabkan permasalahan lingkungan. Ketiadaan pepohonan akibat deforestasi menyebabkan tanah tidak mampu menyerap dan menahan air. Akhirnya, ketika musim penghujan tiba terjadilah bencana alam seperti tanah longsor atau banjir.

Maka, tidak sepatutnya kita menyalahkan alam saat terjadi bencana. Karena akar permasalahan sebenarnya adalah akibat dari penerapan sistem demokrasi-kapitalisme. Sistem kehidupan yang mengagungkan kebebasan ini terbukti tak mampu mengurus lingkungan. Saat ini tidak ada tempat nyaman dan aman bagi masyarakat, karena semua wilayah ada dalam ancaman bencana alam.

Menilik penyebabnya, padahal bencana alam seperti banjir dan tanah longsor adalah bencana yang sebagian faktor risikonya bisa dikendalikan manusia. Dalam hal ini menyangkut kebijakan penguasa terkait pemanfaatan lahan dan perencanaan pembangunan dikaitkan pengelolaan tata ruang kawasan.

Namun persoalannya, penerapan sistem pemerintahan demokrasi dengan paradigma sekuler kapitalistik yang diadopsi penguasa negeri ini telah membuat hal-hal di luar keuntungan materi menjadi terabaikan. Yang penting ada pembangunan dan keuntungan datang. Tercermin dalam kebijakan yang justru melegitimasi para pemilik modal melakukan perusakan lingkungan, termasuk di daerah-daerah pedalaman, atas nama menggenjot investasi demi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Hal yang sangat berkebalikan, nampak bila kita melihat semua ini dalam sudut pandang Islam. Dalam Islam, manusia diperintah menjaga dan mengelola alam dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan penciptaan. Bahkan menjaga alam ini lekat dengan tugasnya sebََagai hamba Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Allah SWT berfirman, “Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar Ruum: 41).

Dalam hal ini, Islam tak hanya memerintahkan untuk mengelola bumi dengan baik dan melarang untuk merusaknya, tapi juga memberi cara-caranya. Yakni berupa seperangkat aturan Islam yang melekat pada karakter manusia sebagai individu, sebagai masyarakat, bahkan dalam konteks negara.

Sebagai individu, Islam mengajarkan hukum syariat soal adab kepada alam dan lingkungan. Begitu pun masyarakat, diberi peran penting dengan kewajiban menjaga tradisi amar makruf nahi mungkar. Sementara kepada penguasa atau negara, Islam memberi porsi besar dalam penjagaan alam semesta. Karena Islam menetapkan fungsi negara sebagai pengatur dan juga pelindung sekaligus berperan menegakkan aturan Islam yang sejatinya memang diturunkan untuk menjaga keseimbangan alam hingga mewujud kerahmatan.

Pemimpin di dalam Islam tak hanya bertanggung jawab pada rakyat, tapi juga pada Pemilik Alam Semesta. Maka khalifah akan tercegah dari konflik kepentingan dalam kebijakan-kebijakannya.
Dalam implementasinya, negara dalam konsep Islam akan merancang strategi pembangunan dengan paradigma lurus dan komprehensif. Semata-mata bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan pelestarian alam dan lingkungan. Termasuk dalam perkara tata kelola wilayah, pembangunan ekonomi, hingga pembangunan sumber daya manusia.

Sungguh, hanya aturan Islam yang telah memberi aturan komprehensif agar segala bencana tak kerap terjadi. Penerapan aturan Islam secara kaffah yang didorong spirit ketakwaan dipastikan akan mendatangkan kehidupan penuh berkah. Sudah saatnya, kita kembali kepada aturan Islam yang akan menjadi Rahmat bagi seluruh alam.

Wallahua’lam bishowab

 

Penulis, Lilis Suryani adalah seorang Pengajar di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
Bagikan Postingan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

one × one =