PLT WALI KOTA CIMAHI GELAR RAPAT INTERNAL SATGAS COVID-19 TERKAIT PELAKSANAAN PPKM DI KOTA CIMAHI

Kota Cimahi,BarayaKita – PLT Wali Kota Cimahi Ngatiyana gelar rapat internal Satgas penanganan Covid-19 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cimahi, di ruang rapat wali kota, siang ini Jum’at 08/01/2021.

Dalam wawancaranya PLT Walikota Cimahi Ngatiyana mengatakan bahwa agenda rapat hari ini  sesuai arahan dari instruksi menteri dalam negeri no.1 tahun 2021 tentang penanganan covid-19 dalam rangka  pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau sebelumnya dikenal dengan PSBB, diantaranya pihaknya sudah melaksanakan rapat intern untuk pelaksanaan PPKM yang akan di gelar mulai tgl 11-25 Januari 2021, untuk itu pihaknya perlu mengadakan  sosialisasi terutama kepada  masyarakat, ke tempat-tempat industri dsb termasuk pertokoan. Untuk surat, sudah di buat surat  edarannya dan dengan gerak cepat kita akan segera di edarkan kepada unsur – unsur terkait yang melaksanakan PPKM, Ngatiyana berharap 2 Minggu ini masyarakat bisa menahan diri untuk tetap di rumah.

Lebih lanjut PLT Walikota Cimahi Ngatiyana menjelaskan bahwa pihaknya pada pelaksanaan PPKM  akan kembali membuat pos-pos pemeriksaan atau check poit di pintu masuk dan keluar kota Cimahi diantaranya di Gunung Batu, jalan  Kolonel Masturi Citeureup, Padasuka, cangkorah, Nanjung, Melong dan Cibeureum. Juga di himbau kepada masyarakat khususnya pusat – pusat perbelanjaan sypaya tutup pada  pukul 19.00 WIB termasuk rumah makan secara pelayanan langsung tutup sampai jam 19.00 WI tetapi jika ada order-order yang  masuk bisa dilayani sampai Pkl. 21.00 wib. Ini adalah kebijakan -kebijakan untuk melaksanakan kegiatan PPKM, imbang dengan penangan covid -19 dan Pemulihan ekonomi dengan protokol kesehatan yang ditekankan. Untuk pelaksanaan PPKM  ini pihaknya menurunkan  unsur TNI, Polri, Dinkes, Dishub satpol PP, BPBD dsb untuk menjaga di titik-titik check point’ yang akan di laksanakan, sementara untuk sanksi bagi yang melanggar PPKM, pihaknya masih akan di rapatkan dulu dengan Forkopimda kota Cimahi ungkapnya.

Masih menurut PLT Walikota Cimahi Ngatiyana, Untuk WFH pihaknya membuat surat edaran bagi kegiatan keagamaan yang diperbolehkan maksimal 50% sementara untuk perkantoran  maksimal karyawan yang masuk kerja 25% begitupun untuk ASN 25%. Untuk pelayanan pemerintahan walaupun yang masuk hanya 25%, pelayanan publik tetap berjalan Normal seperti biasa. Sementara untuk mengawasi Pelaksanaan PPKM di wilayah-wilayah dalam kota Cimahi pihaknya akan mengaktifkan para ketua RW di lingkungan Masing-masing,  (Udp)

 

Bagikan Postingan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + nineteen =