MENYIKAPI DAN MENCERMATI UU CIPTA KERJA

Bandung, BarayaKita  —  Kembali dunia ketenagakerjaan Indonesia menjadi perbincangan berbagai pihak yang cukup panas di beberapa hari terakhir ini. Polemik yang menjadi buah bibir masyarakat karena menyoroti RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta kerja, di mana masyarakat merasa jika suara rakyat seolah tidak didengarkan pihak terkait.

Bahkan menjadi pertanyaan masyarakat mengenai Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dilaksanakan di akhir pekan, yaitu Sabtu, 3 Oktober lalu, bukan di hari kerja biasa. Kemudian dipertanyakan pula mengapa Rapat paripurna untuk membahas RUU ini juga dimajukan, yaitu yang seharusnya dilaksanakan pada 8 Oktober, tetapi dimajukan menjadi 5 Oktober, pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya seperti yang akhirnya diketahui masyarakat Indonesia, Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI, M. Azis Syamsudin itu pun mengesahkan RUU tersebut walaupun rapat tsb cukup memanas.

Untuk diketahui, RUU Cipta Kerja tsb menggunakan metode Omnibus Law. Metode Omnibus Law itu membuat pembentukan RUU tsb dapat dinyatakan bersifat sangat kuat karena memengaruhi banyak Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berkaitan dengan hal itu, Barayakita.com mendapat banyak aduan juga dari pembaca. Diantaranya datang dari “Agus Community”, komunitas ini anggotanya semua  bernama Agus yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia bahkan sebagian kecil berada di luar negeri. Saat ini sudah tercatat lebih dari 750 member yang tergabung dalam “Agus Community.”

agus wahyudin-presiden agus community

Presiden Agus Community yang bernama Agus Wahyudin berujar :

“Selayaknya DPR dan pemerintah mendengarkan gelombang penolakan di seluruh Indonesia dari berbagai pihak dengan tidak memberlakukan UU ini,” ujar Presiden Agus Community, Kamis (08/10/2020).

Agus mengatakan bahwa UU Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan pernah tidak diberlakukan walaupun sudah diketok oleh DPR dan Pemerintah. Sebab UU itu ditolak oleh publik.

“Jadi dalam sejarahnya itu pernah ada UU ditolak publik mesti sudah disahkan, persis seperti sekarang,  dia nggak pernah berlaku sama sekali. Itu UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan,” katanya.

Agus Wahyudin  menjelaskan banyak pihak yang menolak UU Cipta Kerja, seperti pemuka agama, akademisi hingga serikat pekerja.

“Jadi seharusnya DPR RI dan Pemerintah lebih bijak untuk tidak mengesahkan Omnibus Law.” Ungkapnya.

“Ini jelas bahwa UU Cipta Kerja sudah diketok palu hanya tinggal menunggu tanda-tangan Presiden RI. Seharusnya dikaji berdasarkan aspirasi buruh yang seperti tiga hari ini melakukan aksi unjuk rasa untuk menyatakan penolakan UU cipta kerja, dan akan berdampak tidak baik bagi pemerintah.” Tegas Agus Wahyudin.

Tentunya banyak lapisan masyarakat yang berharap kebijakan dari Pemerintah Indonesia memprioritaskan aspirasi dari masyarakat itu sendiri yang akan merasakan dampak dari pengesahan sebuah Undang-undang.

Harapan masyarakat sederhana saja, yaitu ditetapkannya Undang-undang yang akan menyokong kesejahteraan tenaga kerja saat ini, bukan yang mempersulit bahkan membuat was-was atau ketakutan masyarakat akan kesejahteraan para tenaga kerja dan keluarga yang menjadi tanggungan mereka di kemudian hari.

Selanjutnya bagaimana ? Kita tunggu saja, semoga Pemerintah benar-benar bisa mendengar aspirasi masyarakat  dan menetapkan keputusan yang terbaik. (End.M)

Sumber : AGUS COMMUNITY (Agus Wahyudin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

12 − ten =