WAWANCARA KHUSUS DINAS KOPERASI UKM KABUPATEN BANDUNG BARAT : BANTUAN UMKM, HINDARI BANK EMOK

Kabupaten Bandung Barat, BarayaKita — Kepala Dinas KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Bandung Barat, Drs. Ade Sudiana pada Senin, 31/08/20 menyampaikan informasi seputar program kerja Dinas KUKM tahun berjalan pada Barayakita.com. Kadis Dinas KUKM pada kesempatan tersebut turut didampingi oleh Kabid Koperasi, Taruna Saputra; Kabid UMKM, Wewen Surwenda; dan Sekdis KUKM, Deni Buchori Hutomi.

Kadis KUKM KBB, Ade Sudiana mengatakan bahwa anggaran Dinas Koperasi UKM KBB tahun ini di DPA sekitar lebih dari 8 M, yang diperuntukan bagi program Koperasi dan UKM, tetapi yang paling besar tentunya di sekretariat, yaitu untuk penggajian dll. Berkaitan dengan penanganan Covid-19 yang masih menjadi pandemic tentu ada post-post yang diminimalisir penggunaannya.

“Target Dinas KUKM kali ini adalah menyelesaikan program-program yang telah direncanakan sebelumnya dengan keterbatasan dana karena dampak covid-19 semaksimal mungkin.” Kata Ade Sudiana.

 

Sosialisasi Perkoperasian

Sementara itu menurut Kabid koperasi Taruna Saputra yang hadir pada kesempatan tsb,

“Jumlah koperasi di KBB kurang lebih sebanyak 600 , sementara yang aktif sekitar 400.” Ujar Taruna.

Taruna mengatakan, pihaknya memberikan program Advokasi bagi pelaku koperasi di KBB. Lebih lanjut Taruna mengatakan bahwa banyak aduan dari masyarakat yang terjerat dengan Bank Emok yang mengatasnamakan Koperasi, tetapi tidak terdaftar di dinask Koperasi KBB.  Pihaknya mengingatkan kepada masyarakat jangan sampai terjerat oleh bank Emok. pinjamlah ke koperasi yang memang benar benar koperasi. Pihaknya mendorong masyarakat berkoperasi untuk kesejahteraan bersama.

 

UMKM

Selanjutnya menurut kepala bidang UMKM, Wewen surwenda :

“Sejak Januari – Maret  sudah melakukan pembinaan, kemitraan dan pemasaran bagi para pelaku usaha mikro di KBB, dan mereka naik kelas ke usaha kecil. Bahkan sebelumnya sudah ada 20.000 UKM.”

“Namun dampak dari Covid 19, sebanyak 12 ribu usaha mikro di kbb terkena dampak, omset usaha mikro menurun, apalagi dengan tutupnya tempat wisata, mereka sangat terkena dampak, karena para pelaku usaha mikro banyak berjualan di sana atau menitipkan produknya di tempat-tempat wisata.” Ujar Wewen.

Menurut Wewen untuk membantu para pelaku UKM, Bupati menugaskan mendata kembali para UKM yang terkena dampak untuk diberikan bantuan berupa paket sembako. Tidak hanya kebutuhan sembako,  Bupati juga mendorong untuk pemulihan ekonomi UKM melalui program kerja, misalnya Bupati membutuhkan  75.000 masker non medis, yang pengerjaannya di serahkan ke UKM begitupun APD untuk menghadapi pandemic Covid-19.

Pada Agustus 2020 akhirnya ada kebijakan program BLT dari kementrian KUKM, sehingga atas persetujuan Bupati, Dinas KUKM membuka link untuk pendaftaran bantuan UKM via online. Namun tidak semua UKM punya HP Android, ditambah saat itu ASN sedang WFH sehingga pihaknya menyebarkan informasi langsung ke masyarakat, ke desa-desa dan kecamatan agar masyarakat bisa  mendaftar secara kolektif.  Sampai akhir Agustus kemarin sudah 39 ribu data UKM yang dikirim kepusat, semntara kuota dari pusat adalah 12 juta untuk UKM seluruh indonesia. sampai saat ini masih banyak masyarakat yang datang langsung ke dinas dan masih diakomodir.

“Saat ini dari tahap 1 sampai tahap 4 pendataan UKM, sebanyak 39.000 data yang sudah disetorkan ke pusat. Sejauh ini Dinas KUKM KBB sudah mendata dan mengakomodir ajuan dari masyarakat, namun nanti yang merealisasikan cairnya bantuan akan diputuskan oleh pusat.” Wewen menjelaskan.

“Para pelaku usaha yang disyaratkan untuk mendapat bantuan sebesar Rp.2,4jt adalah UMKM yang omzetnya di bawah Rp.5 jt per bulan. Tentunya diharapkan dengan adanya bantuan tsb, UMKM bisa  bangkit kembali setelah terkena dampak Covid-19.” Ujar Wewen.

Wewen menambahkan : “Masyarakat jangan sampai tertipu oleh pihak-pihak yang memanfaatkan moment ini untuk menipu dengan alasan adanya pungutan.”

“Maka dari itu jangan sampai percaya pada orang yang mengatasnamakan Dinas KUKM. Pada dasarnya program bantuan ini bentuknya adalah Hibah dan tidak ada potongan.” Wewen mengingatkan.

Kendala yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan kebijakan bantuan ini biasanya adalah karena warga salah memasukkan NIK, atau karena warga sudah memiliki pinjaman di bank hingga tereliminasi, atau juga bias kaena Warga memiliki saldo di atas 2jt. Jika persyaratan tsb tidak memenuhi kriteria, maka otomatis namanya akan tercoet dari daftar penerima bantuan UMKM.

Diakhir wawancara, Kabid Koperasi, Taruna Saputra menyatakan : “Berkoperasilah, jangan tergiur dengan adanya Bank Emok di tengah masyarakat yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. “

Lalu Wewen Surwenda, Kabid UMKM juga mengingatkan masyarakat : “ Jadilah UMKM yang tangguh, mandiri dan kreatif. Jangan hanya bergantung pada bantuan Pemerintah. Carilah inspirasi dan gunakan medsos untuk promosi usaha.”

Menutup pembicaraan, Kadis UMKM KBB, Ade Sudiana mengatakan :

“Sebaiknya Pelaku UKM melakukan usahanya secara sadar, dan lebih melihat ke depan. Menjadi mandiri dan tangguh. Semoga juga Bank Emok bisa tereliminasi, dan masyarakat tidak terjebak iming-iming Bank Emok.” Ujar Ade Sudiana menutup pembicaraan. (End.M)

 

Bagikan Postingan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × 3 =