BAPPENDA GENJOT RAIHAN PAJAK DARI ASN

CIMAHI – Untuk menggenjot sektor pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Cimahi mendata Nomor Polisi (Nopol) kendaraan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) milik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi.

Kepala Bappenda Kota Cimahi, Dadan Darmawan menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mendata potensi kepemilikan kendaraan pribadi dan objek PBB milik ASN di lingkungan Pemkot Cimahi. Selain itu untuk mendukung penerimaan pajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat maupun pajak Kota Cimahi. Juga media untuk meningkatkan agar ASN tersebut dapat membayar pajak tepat waktu.

”Kita mau buat data ASN Pemkot Cimahi yang memiliki aset tanah dan atau bangunan di Cimahi. Ini sebagai bahan evaluasi kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya, termasuk percepatan pembayaran kedepannya,” jelas Dadan, Senin (24/8).

Ke depan, lanjutnya, pendataan ini bisa memudahkan monitoring ASN yang belum melakukan pembayaran PBB. Sehingga diharapkan setelah terbit SPPT, para ASN segera membayarnya.

”Jangan menunggu lama, sebaiknya ASN segera menunaikan kewajibannya membayar pajak,” tegas Dadan.

Dia menyebutkan, sejauh ini kesadaran ASN untuk bayar pajak kendaraan dan PBB sudah bagus. Hanya yang perlu ditekankan adalah soal kecepatan pembayarannya meskipun ada jatuh tempo.

”Jadi mereka bisa menyegerakan pembayarannya walaupun ada waktu jatuh tempo. Harapannya mereka bisa memberi contoh ke masyarakat di lingkungannya,” imbuh Dadan.

Terkait potensi pajak kendaraan dan PBB ASN di lingkungan Pemkot Cimahi, Dadan mengaku belum bisa mengetahui pasti.

”Belum kebaca, masih direkap perlu waktu, harus di cek, karena sangat mungkin satu orang punya beberapa bidang tanah dan atau bangunan, juga kendaraannya,” terang Dadan

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kota Cimahi, Fauzan Hadi menambahkan, untuk pendataan Bappenda menyiapkan perangkat di google form.

”Teknis pendataanya, kita menyampaikan surat pemberitahuan kepada seluruh perangkat daerah, agar ASN di perangkat daerah dapat mengisi google form yang kita sediakan. Kebetulan saya yang membuat google form-nya, dan mengupdate respon yang masuk. Kemudian diolah sebagai laporan ke pimpinan,” bebernya.

Disebutkan Fauzan, pihaknya tidak melakukam sosialisasi program tersebut secara langsung dengan mengumpulkan masa, karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19.

”Kalau secara resmi mengumpulkan masa untuk sosialisasi mungkin tidak, karena riskan dilakukan di masa pandemi ini. Karena itu kita hanya pemberitahuan non formil secara lisan, ditambah pemberitahuan tertulis melalui surat kepada perangkat daerah,” tuturnya.

Disebutkan Fauzan, pendataan ini juga sebenarnya untuk fungsi evaluasi.

”Maksudnya sebelum kita menuntut kepatuhan pajak dari masyarakat, mungkin sebelumnya ASN sudah mengedukasi dulu secara tindakan, bahwa mereka sudah memenuhi pajaknya terlebih dahulu, sebelum ke masyarakat itu sendiri,” pungkasnya.

 

Sumber : https://jabarekspres.com/2020/bappenda-genjot-raihan-pajak-dari-asn/4/

Bagikan Postingan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

19 − nine =