PENYULUHAN HUKUM PERDA NO.3 TAHUN 2018 KOTA CIMAHI

Cimahi, BarayaKita – Hari ini, Kamis, (12/03/2020) bertempat Di Gedung Pemkot Cimahi, telah dilaksanakan Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana Di kota cimahi. Acara tersebut  dibuka langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi, Maria Fitriana. Turut hadir perwakilan dari Polres Cimahi dan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Cimahi.

Kepala BPBD Kota Cimahi, Nanang menyampaikan penjelasannya. Ia mengatakan “BPBD  tugasnya adalah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memiliki payung hukum. Dari Alinea 4 UUD RI disebutkan bahwa Negara kita harus melindungi segenap bangsanya dari segala macam bencana, jadi sejak dulu sudah diamanatkan.”

“Sebenarnya BPBD di kota cimahi baru 4th  berjalan. Tetapi tantangannya sangat berat. Untungnya dalam UU No.24 tahun 2007, disebutkan jika BPBD fungsinya adalah KOMANDO, KOORDINASI dan PELAKSANA.  Jadi dinas-dinas lain adalah tim dari kami. Sehingga kalau ada bencana di suatu daerah,  lalu di tempat tsb sudah ada ibu-ibu dari Pkk, Kemenkes, maka itu adalah BPBD” ujar Nanang.

Lebih jauh Nanang mengatakan, “Secara koordinatif BPBD bekerjasama dengan pihak TNI/POLRI, dengan dinas, pihak instansi terkait agar penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terkoordinasi.  Misalkan epidemi virus corona yang masuknya pada bencana non alam, maka ada koordinasi dari pusat ke bawah, Kemenkesnya juga sudah berjalan.  Contoh lain jika ada kebakaran, disitulah ada BPBD walaupun yang menanganinya dinas pemadam kebakaran. Karena BPBD fungsinya adalah Komando, Koordinasi dan Pelaksana.”

Untuk dimengerti bahwa Bencana adalah peristiwa atau yang mengancam kehidupan atau penghidupan masyarakat. Kalau tidak mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat berarti bukan termasuk bencana. Penanganan bencana adalah salah satu wujud komitmen dan bentuk kepedulian pemerintah kota Cimahi dalam rangka perlindungan masyarakat kota Cimahi. Ini berdasarkan UU dan peraturan.

BPBD lahir pada 2015, tapi dalam pelaksanaannya berjalan pada 2016. Peraturan di bidang bencana sebagai bentuk  inisiasi hukum di kota Cimahi diwujudkan melalui Peraturan Daerah No.3 tahun 2018 tentang penerangan PP. Jadi itu adalah regulasi peraturan yang sudah ada, baik di pemerintah pusat maupun Pemerintah provinsi, sebagai penguatan kelembagaan dan sebagai payung hukum BPBD. (Adang R)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *