Bupati Bandung Barat Tandatangani Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dengan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintahan KBB

Bupati Bandung Barat, @aa.umbara menandatangani Perjanjian Kinerja dengan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
.
“Dengan penandatanganan ini kita semua berjanji, berkomitmen untuk mewujudkan target. Kita harus bertanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dari capaian kinerja kita,” jelas @aa.umbara
.
Untuk mengingatkan bahwa urgensi meningkatkan akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari langkah strategis reformasi birokrasi atas beberapa masalah berikut : .
Pertama, kecenderungan menurunnya kepercayaan (trust) masyarakat kepada pemerintah.
.
Kedua, merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme di berbagai instansi pemerintah.
.
Ketiga, masih rendahnya tingkat kualitas pelayanan publik
.
Keempat, kurangnya tingkat efektifitas, efisiensi dan produktifitas kinerja aparatur.
.
Kelima, menguatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.
.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :
.
-Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
.
-Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
.
-Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
.
-Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. .
-Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Bagikan Postingan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *